PN Buol Terima Kunjungan Tim Pembinaan dan Pengawasan PT Sulteng November 2025
Buol, (14/11/25) - Pengadilan Negeri Buol menerima kunjungan Tim Pembinaan dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada 12–13 November 2025. Kegiatan ini diawali dengan Opening Meeting dan ditutup melalui Closing Meeting, serta diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Buol.
Tim Pengawas Daerah dipimpin oleh YM. Sohe, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, bersama YM. Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan YM. Abd. Kadir, S.H., M.H., Hakim Tinggi PT Sulawesi Tengah.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengawas didukung oleh para pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas:
• Samsuri, S.H., M.H., Panitera PT Sulteng
• Andi Fatmawati, S.Sos., S.H., Kabag Umum dan Keuangan
• Aswar, S.H., Panitera Muda Pidana
• Saripa Malaho, S.H., Panitera Pengganti
• Rahmat Safrin Domut, S.Si., S.H., Pranata Komputer Ahli Muda
• Indah Nur Rizkiana, A.Md.Ak., Klerek/Pengolah Data dan Informasi
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar selama dua hari. Melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ini, Pengadilan Negeri Buol berupaya terus memperkuat tata kelola peradilan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/pnbuoln1/pn-buol.go.id/modules/mod_matabswidget/helper.php on line 14
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


