Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI BUOL

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BUOL

JL. DR. Wahidin Sudirohusodo No.13, Kab. Buol 94563 Sulawesi Tengah

Telp./Fax : (0445)211226 , Email : pnbuol@yahoo.com

SIMANOPO


Logo Artikel

77 SOSIALISASI PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI WBBM PADA PENGADILAN NEGERI BUOL.HTML

Kesalahan
  • [OSSystem] Alledia framework not found

SOSIALISASI PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUOL

 

FOTO SOSIALISASI 13 02 2019

 

Pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, dilaksanakan acara sosialisasi pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Acara tersebut dilaksanakan di ruang sidang utama gedung kantor Pengadilan Negeri Buol Kelas II. Dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol, YM Bapak Lukman Akhmad, S.H. yang didampingi oleh Bapak I Komang Ari Anggara Putra, S.H. Acara tersebut diikuti oleh Hakim dan Para Pegawai Pengadilan Negeri Buol.



Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/pnbuoln1/pn-buol.go.id/modules/mod_matabswidget/helper.php on line 14

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas